NEW JURNALIS - DPC PWDPI inhil, ke KSOP inhil dalam kesempatan bincang-bincang kecilnya,terkait izin pelayaran di wilayah kerja KSOP inhil dalam pertemuan itu.sekjen DPC PWDPI kab inhil M.TAHER MI.Rabu 7.6.2023
Dalam kunjungan itu tidak lupa untuk menanyakan sepanjang perairan indragiri yg masuk ke anak sungai,parit dan danau,ditempat lokasi tersebut ada aktifitas naik turun nya barang seperti buah kelapa,sawit dan barang-barang lain nya seperti barang PT,
Kepala KSOP.terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) dan terminal khusus (TERSUS) melalui upaya ditargetkan dapat meningkatkan jumlah badan usaha pelabuhan (BUP) di inhil sangat disayangkan sepanjang sungai indragiri yg mempunyai izin (TUKS) terminal khusus (TERSUS) ada 15 pelabuhan
Seandainya ada pihak lain menanyakan terkait izin dan segala macam sementra lokasi tersebut sudah menahun di kelolah untuk aktifitas bongkar muat barang dilokasi tersebut untuk pribadi,bagai mana solusinya dari sahbandar inhil kata Taher.
Terkait prilaku di inhil berbeda dg kabupaten lain nya.dulu ada UU POKOK e..sepanjang orang tersebut tidak melakukan urusan dokumen dengan kami selaku syahbandar inhil kami tidak permaslahkan,tetapi pihak terkait ada urus dokumen dengan kami,kami pihak syahbandar tidak akan melakukan tindakan.terkait izin pelayaran,tidak kami ke luarkan,jawab ke KSOP inhil
Bagai mana dengan Uud no17 tahun 2008 tentang pelayaran (pasal 27 s.d pasal
30); pelabuhan yg tidak ada izin (TUKS)
untuk izin pelayaran nya dokumentasi lain nya apa kepala KSOP mengeluarkan izin .ucap ketua DPC PWDPI Inhil.
Sepanjang beacukai kabupaten inhil provinsi riau mengeluarkan izin kami KSOP mengeluarkan izin juga ada nama nya izin pelayaran rakyat contoh kapal yg di gunakan adalah kapal kayu,tutup Kepala KSOP Inhil.(tim)
No comments:
Post a Comment