BANYUWANGI, Perjuangan Wali Songo Indonesia (PWI) dan Laskar Sabilillah (LS) Banyuwangi menunjukkan langkah konkrit dalam upaya menjaga prinsip demokrasi di Banyuwangi.Hari ini,mereka menghadiri audiensi atau hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi terkait penolakan dan ketidakhadiran Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf dalam acara Refleksi Akhir Tahun dan Doa Sholawatan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Hearing yang berlangsung hari ini dipandang sebagai langkah elegan yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi.Baik PWI-LS maupun anggota DPRD menunjukkan komitmen untuk menjalankan Sila keempat Pancasila, yakni "Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan."
Diharapkan dalam diskusi tersebut, semua pihak sepakat bahwa problematika yang muncul di masyarakat seharusnya diselesaikan melalui jalur musyawarah dan mufakat.
Ketua PWI Banyuwangi,HM Joni Subagyo, SH,MH,menyatakan bahwa langkah hearing ini merupakan upaya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. "Kami ingin memastikan bahwa demokrasi tetap berjalan dengan baik di Banyuwangi. Setiap keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan rakyat banyak,termasuk dalam hal kegiatan yang menggunakan anggaran negara," tegasnya.
Sementara itu,Sekretaris PWI Banyuwangi, Wahyudi SE, menambahkan bahwa musyawarah adalah kunci dalam mencari solusi yang terbaik."Kami bersyukur DPRD merespons dengan baik permintaan audiensi ini. Ini menunjukkan bahwa ruang demokrasi di Banyuwangi masih terbuka lebar.Semua pihak harus belajar saling mendengarkan dan menghargai perbedaan pendapat," ujarnya.
Langkah PWI-LS mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat,termasuk dari anggota DPRD yang menyatakan bahwa hearing seperti ini adalah contoh nyata bagaimana demokrasi harus dijalankan di tingkat lokal.
Acara Refleksi Akhir Tahun yang rencananya menghadirkan Habib Syech Bin Abdul Qodir Assegaf menuai polemik di masyarakat karena melibatkan pendanaan dari APBD.Banyak pihak merasa bahwa alokasi dana tersebut harus lebih transparan dan akuntabel, sehingga tidak menimbulkan perdebatan.
PWI-LS berharap langkah musyawarah ini dapat menjadi solusi untuk menjaga harmoni di Banyuwangi,sekaligus menjadi pelajaran penting tentang pentingnya komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.(SYN)
No comments:
Post a Comment