Banyuwangi~New Jurnalis.com~Potret seorang tahanan yang mengenakan kaos merek mewah berharga fantastis,Lacoste,di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Banyuwangi,menuai sorotan dan kritik tajam.Foto tersebut memperlihatkan perbedaan mencolok antara penampilan tersangka dan aparat kepolisian yang bertugas. Kritik keras datang dari LSM Perintis Halili Abdul Gani,S.Ag.,S.H.,yang menyoroti penerapan aturan dan dugaan pelanggaran hukum yang lebih besar di balik kasus ini.
Menurut Halili, kehadiran tersangka Murni, yang tampak santai dengan kaos mahal, bertolak belakang dengan prinsip keadilan dalam penegakan hukum."Bagaimana mungkin seorang tahanan yang diduga terlibat kasus serius menggunakan pakaian mewah,sementara aparat yang bertugas mengenakan seragam resmi? Ini menjadi pertanyaan besar terkait konsistensi penerapan aturan dan disiplin," kata Halili.
Tersangka Murni saat ini menghadapi proses hukum atas kepemilikan senjata api jenis Glock,yang merupakan produk impor dengan harga tinggi. Selain dugaan pencucian uang (money laundering),Halili juga menyoroti indikasi kuat adanya tindak pidana penggelapan pajak yang mungkin terkait dengan sumber dana tersangka.
"Kami menduga bahwa pengadaan senjata api tersebut,serta penggunaan barang mewah seperti kaos yang dikenakan tersangka,adalah hasil dari praktik-praktik ilegal,termasuk penggelapan pajak yang merugikan negara.Ini harus menjadi perhatian serius bagi otoritas terkait untuk melakukan audit menyeluruh terhadap sumber kekayaan tersangka," tegasnya.
Penggelapan pajak adalah salah satu bentuk kejahatan ekonomi yang dapat berdampak luas pada keuangan negara. Halili mendesak agar penyelidikan lebih lanjut tidak hanya fokus pada kepemilikan senpi ilegal,tetapi juga melibatkan Direktorat Jenderal Pajak untuk menelusuri kemungkinan pelanggaran kewajiban perpajakan.
"Jika benar dana yang digunakan untuk membeli senjata dan barang mewah ini berasal dari hasil penggelapan pajak, maka ini merupakan tamparan bagi sistem perpajakan dan pengawasan keuangan kita. Kami berharap ada sinergi antara penegak hukum dan otoritas pajak untuk mengungkap kejahatan yang lebih besar di balik kasus ini," imbuh Halili.
Penegakan aturan yang tidak tegas dan adanya dugaan kejahatan ekonomi seperti ini dapat mencederai kepercayaan publik terhadap hukum.Halili menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal perkembangan kasus ini dan memastikan proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Masyarakat diharapkan turut mengawasi jalannya peradilan,agar semua pihak yang terlibat dalam dugaan pelanggaran hukum ini mendapatkan sanksi yang sesuai, sekaligus memperbaiki citra hukum dan keadilan di Indonesia. (Red)
.jpeg)
No comments:
Post a Comment